Beranda BERITA UTAMA Prabowo KO, Ical Harus Bayar Hutang Lapindo, Ada Apa dengan tvOne?

Prabowo KO, Ical Harus Bayar Hutang Lapindo, Ada Apa dengan tvOne?

1029
0

JAKARTA | lambenews.com – Kekalahan (baca KO alias knock out) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dari pasangan Jokowi- Amin dalam Pilpres 2019, menyisakan masalah besar buat Aburizal Bakrie dan Keluarga Besar tvOne – milik grup Bakrie.

PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya milik Bakrie belum melunasi pembayaran kepada pemerintah. Padahal, dalam perjanjian pembayaran harus disetujui pada 10 Juli 2019 lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rahmatawarta mengatakan, pembayaran hutang baru dilakukan pada akhir tahun lalu. Setelah itu belum ada lagi perbarui pembayaran hingga saat ini.

“Sebetulnya sudah jatuh tempo 10 Juli, dua hari yang lalu. Dalam catatan kami belum ada pembayaran baru, jika dilakukan Desember tahun lalu Rp5 miliar,” ujar Isa di Kantornya, Jumat (12/07/2019).

Diketahui, utang Lapindo kepada pemerintah sebesar Rp773,8 miliar dengan bunga 4%. Selama perjanjian 4 tahun dan jatuh tempo tahun ini.

Dengan demikian, maka pemerintah akan tetap melakukan penagihan kepada pihak Lapindo. Surat penagihan juga sudah dilayangkan pemerintah kepada Lapindo.

“Jadi apa yang dilakukan selanjutnya ya nagih, penagih sudah kami layangkan,” tegasnya.

Selain itu, kedua belah pihak yaitu pemerintah dan Lapindo juga akan mengupayakan peningkatan terhadap barang-barang yang dijamin, dan juga uang yang dikeluarkan pemerintah. Terkait barang Jaminan yang akan dihitung ulang adalah tanah dan rumah di wilayah terdampak.

“Sertifikat baru 44 hektar, itu sudah selesai sertifikat di daerah tanggul atas nama Minarak dan sudah diterima PPLS (Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di bawah Kementerian PUPR,” kata dia.

“Minarak juga sedang proses mensertifikasi 44-45 hektar di dearah tanggul yang sebelumnya perumahan tanggul angin sejahtera, ini sedang proses sertifikasi. Kami sedang mencari informasi terus dari ATR sudah bertambah mana prosesnya. Setelah selesai langsung kembali ke PPLS.”

Ical Dukung Prabowo

Dua kali Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dan 2019 Aburizal Bakrie dan tvOne mendukung Prabowo Subianto.

Menurut informasi, sudah ada deal antara Ical dan kubu Prabowo. Jika Prabowo memenangkan Pilpres 2014 tanggung jawab Lapindo Brantas bisa diselesaikan secara adat. Namun pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa dikalahkan Jokowi dan Jusuf Kalla

Waktu Pilpres 2014 Ical yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu habis-habisan mendukung Prabowo – Hatta. Dengan corong tvOne miliknya Ical habis-habisan mendukung Prabowo – Hatta dan menyudutkan Jokowi – JK.

“Intinya Ical itu tak mau membayar hutang Lapindo Brantas yang lebih 700 miliar rupiah itu. Jokowi menolak deal itu. Tapi Prabowo mau. Makanya Ical dukung Prabowo – Hatta. Jaringan media milik mereka digunakan untuk membesarkan Prabowo dan mengkerdilkan Jokowi. Termasuk acara ILC yang dipandu Karni Ilyas. ILC itu sampai sekarang kan anti pemerintah. Itu kan memang agenda Ical. Karni Ilyas itu hanya pion,” kata sumber media ini.

Ical tak sendiri. Dia dibantu Raja Minyak Reza Chalid yang juga anti Jokowi. Jadilah duet ini dibelakang logistik Prabowo – Hatta.

Begitu juga pada Pilpres 2019. Walaupun tak menjabat Ketua Umum Golkar Ical dan jaringan medianya kembali mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dan seperti diketahui, Prabowo pun kalah lagi melawan Jokowi.

Pemilik tvOne ini lewat kaki tangan nya Yusuf Martak juga mendorong agar Prabowo tidak mengakui hasil Pilpres dan tetap melawan.

Yusuf Martak inilah yang disebut polikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai “Setan Gundul” pembisik Prabowo.

Yusuf Martak jadi tren di medsos dan media massa. Maret 2018 lalu, ia mengisi posisi Bachtiar Nasir sebagai Ketua GNPF Ulama. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama adalah para ulama pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baru-baru ini dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor (Rabu (01/05) selaku Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak mengatakan, “telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.”

Pendapat Pengamat Politik Unibraw

Pernyataan ini dinilai pengamat komunikasi politik dari Fisip Universitas Brawijaya, Malang, Abdul Wahid, sebagai upaya delegitimasi hasil Pemilu yang saat ini masih dalam proses penghitungan.

“Yang mereka lakukan sekarang tidak ubahnya dengan membuat narasi bahwa ketika calon pilihan mereka kalah, maka satu-satunya jalan adalah mereka mendelegitimasi peran penyelenggara pemilu, yaitu KPU, dengan tidak mempercayai hasil pemilu,” kata Abdul Wahid.

Tiga Jejak Digital Bukti Telak Keterkaitan Yusuf Martak dengan Lapindo

Ada tiga jejak digital berupa artikel dan foto yang mengaitkan namanya dengan kasus lumpur Lapindo yang merugikan warga dan negara.

Jejak digital berikut menujukkan keterkaitan Yusuf Martak, PT Energi Mega Persada, dan lumpur Lapindo.

Bukti digital pertama adalah artikel yang dimuat Tempo 3 Januari 2007:

(“Tempo.co Rabu, 3 Januari 2007 15:36 WIB)

Siapa Yusuf Martak

Yusuf Muhammad Martak menjadi salah satu tokoh penting dalam Ijtima Ulama III yang digelar di Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019). Yusuf mulai dikenal banyak orang setelah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) muncul menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017.

Lantas, siapa sebenarnya Yusuf Martak? Dari rekam jejak yang tersimpan di berbagai media, ia pernah dikait-kaitkan dengan isu lumpur Lapindo, meski hal itu sudah diklarifikasinya.

Saat pertama kali terbentuk, GNPF MUI menjadi motor gerakan perlawanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, yang dianggap menistakan agama. Mereka kemudian mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akhirnya menjadi Pilgub DKI Jakarta. Pada Oktober 2017, GNPF MUI berganti nama menjadi GNPF Ulama.

Yusuf Martak menjadi ketuanya. Setelah “misi” di Pilgub DKI Jakarta berhasil, GNPF Ulama mengarahkan sasarannya kepada cakupan yang lebih luas, yakni Pilpres 2019. Dalam wawancara dengan Tirto, Yusuf Martak mengatakan bahwa GNPF Ulama tetap tidak akan berafiliasi ke partai politik.

Namun, mereka akan tetap “mengawal sentimen agama” dalam Pilpres 2019 dengan memberikan dukungan kepada 4 parpol yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan PBB. Belakangan, PBB beralih haluan mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan GNPF Ulama di bawah komando Yusuf Martak dan kawan-kawan tetap menyokong Prabowo Subianto. Baca juga: Ijtima Ulama III Tuntut KPU & Bawaslu Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Terkait Isu Lapindo Jejak rekam di berbagai media menunjukkan bahwa masa lalu Yusuf Muhammad Martak pernah dikait-kaitkan dengan persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Tempo.co edisi 3 Januari 2007, misalnya, pernah memuat pernyataan Yusuf Martak terkait hal ini. Dalam laporan itu disebutkan, Yusuf Martak adalah Vice President PT Energi Mega Persada selaku pihak pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas.

Kala itu, Yusuf Martak mengatakan bahwa mereka hanya mampu menyediakan dana maksimal sebesar Rp3,8 triliun untuk menangani semburan lumpur di Sidoarjo. “Angka Rp3,8 triliun di atas kemampuan Lapindo. Jadi kalau dipaksa mengeluarkan di atasnya Lapindo sudah tidak sanggup,” ucap Yusuf Martak saat itu seperti diberitakan Tempo.co.

Arsip berita Detik.com tanggal 15 Februari 2007 juga mencantumkan nama Yusuf Muhammad Martak (ditulis Jusuf M. Martak) sebagai Vice President PT Energi Mega Persada.

Yusuf bersama Ketua Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo Basuki Hadimoeljono (kini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) serta General Manager PT Lapindo Brantas Imam P. Agustino menggelar pertemuan tertutup. Pertemuan di Hotel Shangri-La Surabaya pada 15 Februari 2007 itu membicarakan tentang tuntutan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) Kedungbendo Sidoarjo terkait ganti rugi.

Hasilnya, Lapindo menolak membeli lahan Perum TAS I dan III kendati daerah tersebut sudah dibanjiri lumpur panas sejak 22 November 2006. Laporan yang menyebut Yusuf Martak dengan jabatan yang sama pernah pula diangkat Antara tanggal 26 April 2007. Kantor berita resmi pemerintah RI ini pada 28 November 2007 juga memuat foto Yusuf Martak terkait persoalan lumpur Lapindo namun dengan jabatan berbeda, yakni sebagai Direktur PT. Wahana Artha Raya.

Ahmad Dani Sugianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here