Beranda BERITA UTAMA Mencium Jejak Riza Chalid di Balik Rusuh 22 Mei

Mencium Jejak Riza Chalid di Balik Rusuh 22 Mei

15098
0

JAKARTA | Lambenews.com — Kehadiran pengusaha Muhammad Riza Chalid dalam acara kuliah umum Presiden Joko Widodo di Akademi Bela Negara (ABN) Partai Nasdem jadi sorotan. Sebab Riza merupakan sumber kunci terkait kasus ‘Papa Minta Saham’.

“Tidak semua kasus itu berkonotasi ke persidangan ya, tergantung fakta dan bukti yang ada, kalian tahu persis perjalanan kasus itu,” kata Jaksa Agung H.M Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (19/7).

Menurut Prasetyo, kasus ‘Papa Minta Saham’ tersebut kini telah selesai, karena rekaman suara telah dinyatakan hilang. Hal itu setelah gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) hasilnya mengabulkan sebagian permohonan terhadap uji materi dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Banyak cara dilakukan Riza Chalid untuk “mendekati” Presiden Jokowi. Sebelumnya Riza juga coba masuk lewat sebuah parpol yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Tapi juga gagal.

“Bagi Presiden soal Petral itu sudah Klir. Gak bisa diutak-atik. Presiden gak bisa di lobby siapapun,” kata sumber di Istana Presiden.

Sesumbar Bisa Menurunkan Jokowi ?

Riza atau Reza Chalid dulu dikenal dekat dengan pentolan Cendana, Bambang Trihadmodjo. Selama bertahun-tahun dia mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd (PETRAL), anak usaha PT Pertamina.
Riza atau Reza Chalid dulu dikenal dekat dengan pentolan Cendana, Bambang Trihatmodjo. Selama puluhan tahun dia mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd (PETRAL), anak usaha PT Pertamina.

Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, diapun disebut-sebut sebagai “penguasa abadi bisnis minyak” di Indonesia. Setelah kekuasaan rezim Suharto dan Orde Baru berakhir, dia mendekat ke Cikeas dan kubu Yudhoyono dan bermitra dengan Hatta Rajasa, orang penting dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut catatan Goerge Junus Aditjondro dalam “Gurita Bisnis Cikeas”, Riza Chalid harus membayar premi kepada keluarga Cikeas sebesar 50 sen Dolar per barrel minyak. Inilah yang membuat Dirut Pertamina saat itu, Karen Agustiawan gerah, dan akhirnya mundur teratur dari jabatannya.

Karena kekuasaan bisnisnya, Riza Chalid disebut-sebut sebagai Raja Minyak Indonesia

Nama besar Riza Chalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura, karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, Global Energy Resources.

Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, Global Energy memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Chalid.

Pada masa kepresidenan SBY, nama Riza Chalid bahkan tidak berani disebut secara terbuka. Banyak orang yang hanya menyebutnya Tuan “R”. Berulangkali bisnis PETRAL dikritik, namun pemerintah tidak mampu menghentikan bisnis minyak dengan Global Energy itu.

Pada pemilihan presiden yang lalu, Riza Chalid mendukung kubu Prabowo dan Golkar, yang bersatu untuk menghentikan lajunya popularitas Jokowi. Pria yang jarang tampil di publik ini disebut-sebut mendanai berbagai media untuk mendiskreditkan duet Jokowi-JK. Antara lain lewat penerbitan Tabloid Obor Rakyat.

Riza Chalid jugalah yang mengeluarkan uang miliaran untuk membeli Rumah Polonia di Jakarta Timur, yang kemudian menjadi markas tim pemenangan Prabowo-Hatta.

Tapi dalam rekaman pembicaraan kasus Papa Minta Saham, Riza menyebutkan dia juga menggelontorkan uang untuk kubu Jokowi-JK, karena ingin bermain selamat sehingga membuat geram Jokowi dengan menyindir Riza #Mama minta pulsa. Jangan melawan lupa dia mencatut nama Jokowi agar tetap punya akses ke pemerintahan, siapapun yang menang pemilu presiden.

Prabowo-Hatta dalam kampanye pilpres 2014. Didukung dana raksasa Riza Chalid
Peran Riza Chalid makin terkuak, setelah Ketua DPR Setya Novanto dari Partai Golkar meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maroef Sjamsoeddin. Novanto meminta pertemuan empat mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Chalid.

Karena khawatir pembicaraan di sebuah lokasi di Jakarta itu bisa menjadi masalah, Maroef lalu merekam pembicaraan tersebut. Setya Novanto antara lain menjanjikan perpanjangan kontrak bagi PT Freeport, tapi meminta 20% saham anak perusahaan FreeportMcMoran yang berpusat di AS itu.

Bisnis PETRAL baru menjadi sorotan luas, setelah Presiden Jokowi menugaskan menteri ESDM Sudirman Said membentuk tim khusus untuk memotong bisnis-bisnis gelap. Nama Riza Chalid pun makin sering dibicarakan.

Majalah Tempo pernah mengulas tentang bisnis Riza Chalid tahun 2008, dengan judul: “Jejak Licin Saudagar Minyak”. Waktu itu, belum banyak yang memperhatikan peran dan kehandalam Riza Chalid menguasai bisnis dan dunia politik di Indonesia.

Melalui Global Energy Resources, cukup lama Riza memenangi tender pengadaan minyak untuk perusahaan plat merah itu, melalui anak perusahaan mereka, Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Ini terjadi sampai 2006. Kemudian terjadi perubahan kebijakan saat ganti direksi di Pertamina dijabat Martiono Hadianto.

Begitupun, kiprah Riza Chalid terus berlangsung. Namanya disebut ada di belakang lima perusahaan berbasis di Virgin Island, wilayah yang dikenal sebagai tax heaven, yang memasok minyak mentah untuk Pertamina. Riza tak pernah membantah, apalagi membenarkan soal ini. Dia sosok pengusaha yang jarang muncul di media.

Bulan November tahun lalu, Menteri ESDM Sudirman Said membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai ekonom Faisal Basri. Tim ini lantas disebut sebagai tim anti-mafia migas dan salah satu kerja utamanya membongkar lika-liku pengadaan minyak di PT Petral.

Hasil kerja tim Faisal Basri selama enam bulan, Petral tidak boleh transaksi impor minyak dan hanya berfungsi sebagai semacam pemantau pasar. Tim juga merekomendasikan audit forensik terhadap operasional Petral selama ini. Ujungnya pembubaran Petral.

Dalam beberapa kali kesempatan, Faisal Basri menyebut nama “Mr. R” sebagai sosok di balik dominasi tender impor minyak. Banyak yang menerjemahkan Mr. R sebagai Mr. Riza.

Setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Petral, Pertamina mengklaim berhasil menghemat Rp 250 miliar per hari,

“Transaksi (impor minyak) yang beredar tiap hari sebesar US$ 150 juta atau setara Rp 1,7 triliun per hari. Setelah pembubaran (Petral), Pertamina menghemat 22 juta dolar Amerika Serikat (setara Rp 250 miliar),” kata Sudirman Said pada 17 Mei 2015.

Sepekan kemudian, masih di bulan Mei tahun ini, Faisal Basri menyerahkan temuannya terkait Petral ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Bareskrim yang saat itu dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso mengatakan akan mendalami kasus Petral.

Orang dekatnya mengenal Riza sebagai sosok yang percaya diri, dan mudah meyakinkan orang. Pintar berbicara. Ini membuatnya mudah masuk ke berbagai kalangan pengusaha dan pemimpin politik.

Ganti rezim, bisnis Riza terus melaju

Ikuti cerita Ini Lubis seorang wartawan senior tentang Riza Chalid.

Saya pertama kali mengenal Riza Chalid pada tahun 1997, pertengahan bulan Agustus, di Moskow, Rusia. Dia mewakili PT Dwipangga yang berniat menjembatani pembelian pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia.

Di PT Dwipangga, Riza berkongsi dengan Mamiek Suharto, putri mantan Presiden Suharto.

Saat itu saya bekerja di Majalah Panji, dan menjadi satu-satunya peliput kunjungan delegasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita.

Oh iya, saya pergi sendiri, dibiayai Panji. Rencana pembelian pesawat Sukhoi itu kami anggap menarik untuk liputan utama karena membeli pesawat tempur ke Rusia pasti akan membuat AS berang.

Konstelasi politik luar negeri agak berubah. Saat itu pemerintahan Suharto memang dapat tekanan dari negara barat terutama AS terkait kinerja Suharto, terutama dugaan korupsinya.

Selain Ginandjar Kartasasmita, di Moskow saat itu juga ada Jenderal Wiranto, Kepala Staf Angkatan Darat. Saat itu Indonesia juga berencana membeli alat utama sistem pertahanan lainnya dari Rusia.

Untuk melengkapi liputan di Moskow, kembali ke Tanah Air, saya mewawancarai Riza Chalid di kantornya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Di situ saya dikenalkan dengan Johnny G. Plate, orang kepercayaan Riza. Johnny sempat menjadi Direktur AirAsia, dan kini adalah anggota DPR dari Fraksi NasDem daerah pemilihan NTT.

Pembelian Sukhoi gagal karena krisis ekonomi 1997, yang berujung pada lengsernya Suharto pada Mei 1998.

Rezim berganti, rupanya bisnis Riza Chalid terus melaju.

Saya mengikuti perkembangan bisnis Riza, termasuk cerita dia mendirikan sekolah membaca Al-Qur’an, bisnis jus buah segar dengan merek Toza, sampai bisnis rekreasi edukasi KidZania.

Terakhir saya kontak dengan Riza usai Pilpres 2009. Sebenarnya salah telepon. Orang yang ingin saya telepon punya nomor telepon yang mirip dengan Riza, beda operator.

Ketika Riza mengangkat telepon itu, dia tengah di lapangan golf bersama petinggi. Saya iseng menanyakan beberapa pos menteri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menjawab, dan benar.

Tapi, saya tidak merasa itu istimewa juga karena spekulasi susunan kabinet sudah beredar luas.

Berapa yang diperoleh Riza dari bisnis minyak?

Menurut saya, semua kegiatan Riza Chalid itu tak ada artinya dibandingkan dengan bisnis minyaknya.

Sumber di bisnis perminyakan memperkirakan cukup lama Riza menguasai sekitar 30 persen impor minyak, termasuk minyak mentah, dari rata-rata impor 1 juta barel per hari yang dibutuhkan Pertamina. Per hari, ya!

Kalau merujuk ke ucapan Sudirman Said, setelah Petral dibubarkan, Pertamina untung Rp 250 miliar per hari. Kalau benar Riza Chalid kuasai sepertiganya, berarti sehari minimal omzet bisnis Riza Chalid Rp 80-an miliar!

“Jangan cuma dihitung volume yang diimpor. Bisnis impor minyak itu urusannya end-to-end, angkutan transportasi sampai ke lokasi di daerah-daerah dan asuransi juga dikuasai. Ini duitnya gede sekali,” kata sumber saya yang paham lika-liku bisnis impor minyak ini.

Benar atau tidaknya, saya berharap Riza Chalid menjawabnya jika benar dia diperiksa aparat penegak hukum. Dengan bisnis menggiurkan dan duit yang berlimpah, apa susahnya bagi Riza menembus pintu penguasa?

Setelah namanya muncul terang-benderang dalam skandal #PapaMintaSaham, mencatut nama Luhut, mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla, pintu-pintu penguasa kemungkinan menutup. Mungkin. Soalnya teman Riza Chalid banyak. Luhut pun mengakui Riza sebagai teman baiknya.

Bubarnya Petral, kebijakan pemerintahan Jokowi untuk melakukan transaksi impor minyak secara langsung ke pemerintahan negara asal, bakal membuat bisnis Riza terganggu.

Kemarin, Sabtu, 19 Desember, utusan pemerintahan Arab Saudi datang ke Indonesia, dan dibawa ke Lombok untuk melihat kawasan Mandalika yang akan dibangun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk resor.

Ini salah satu investasi yang ditawarkan Indonesia ke Arab Saudi, menyusul kunjungan Jokowi September lalu ke sana, dan bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdul Aziz al Saud. Jokowi minta dibantu, Raja Salman menyanggupi.

Jokowi menunjuk Sudirman Said sebagai menteri yang bertanggungjawab untuk urusan investasi dari Timur Tengah. Raja Salman menunjuk Pangeran Mohammed bin Salman, yang juga putra mahkota kerajaan. Pangeran Mohammed adalah Menteri Pertahanan Arab Saudi, yang juga membawahi soal energi.

Al Khateeb, nama utusan itu, juga akan dibawa pihak Kementerian ESDM mengunjungi tempat lain terkait investasi oleh Arab Saudi.

November lalu, Jusuf Kalla menyaksikan penandatanganan kerjasama induk antara Pertamina dan Saudi Aramco untuk revitalisasi kilang Pertamina di Cilacap, Balongan dan Dumai, masing-masing senilai US$ 5 miliar.

Kilang yang beroperasi akan mengurangi ketergantungan pada impor. Mengurangi peluang bisnis para pedagang seperti Riza Chalid. Secara bisnis pengaruhnya dikikis. Secara hukum, Riza Chalid diincar dengan kasus pencatutan nama yang bisa dianggap permufakatan jahat untuk korupsi di kasus Freeport.

Dan yang bakal lebih memberatkan lagi karena sudah terjadi cukup lama, adalah kasus impor minyak melalui Petral.

Investasi dengan Arab Saudi adalah salah satu pola yang ingin dijalankan Jokowi. Berurusan langsung secara resmi dengan pemerintah.

Jokowi tengah mengonsolidasi kekuatan politiknya, mencoba memotong suplai gizi kepada politisi dan penegak hukum yang selama ini mendapatkan keuntungan dari bisnis rente, termasuk di sektor energi.

Berhasilkah upaya Jokowi menjadikan dirinya kekuasaan utama politik (yang besar pengaruhnya untuk regulasi ekonomi dan bisnis), sangat bergantung kepada bagaimana Jokowi bisa menguasai jejaring penegak hukum. Tak ada yang kebetulan dalam insiatif perekaman oleh Dirut Freeport Indonesia.

Saya mendukung upaya Jokowi memberangus bisnis rente, dengan alasan bisnis rente membebani ekonomi. Semoga Jokowi konsisten. Sebab nafsu melanggengkan kekuasaan seringkali membuat kompromi dilakukan, karena tak ada kekuasaan tanpa dukungan uang. Pemain baru, kebiasaan lama.

Bagi Riza Chalid, ini senja kala bisnisnya. Juga pengaruh politiknya. Untuk sementara waktu atau selamanya?

Jokowi Tutup Petral

Setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada Rabu (13/5/2015), Pertamina berhasil menghemat Rp 250 miliar per hari.

“Transaksi (impor minyak) yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun per hari. Setelah pembubaran (Petral), Pertamina menghemat 22 juta dollar Amerika (setara Rp 250 miliar),” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat diskusi “Energi Kita” di Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Dia mengatakan, pembubaran Petral bukanlah hal yang sulit karena yang dibutuhkan pemerintah adalah keberanian dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola migas yang bersih.

“Ini suatu yang sederhana, hanya soal keberanian memberantas yang mau menyogok. Bukan enggak boleh jualan, hanya saja harus mengikuti tata kelola yang berlaku,” kata Sudirman.

Meskipun banyak pihak yang tidak setuju dengan pembubaran Petral, Sudirman tidak takut jika kebijakan tersebut mengancam jabatannya.

“Mandat saya, pertama, menertibkan Kementerian ESDM, orang-orang yang melawan dan bikin repot adalah orang-orang yang tidak mau ESDM tertib. Perkara menteri diganti penertiban ESDM harus tetap jalan,” kata Sudirman.

Ekonom Faisal Basri mengatakan, pembubaran Petral tersebut memudahkan pemerintah untuk menjaring mafia migas.

“Itu seperti membakar sarang tawon, begitu sarangnya dibakar, tawonnya bertebaran. Ada yang ada emosi sehingga memudahkan pemerintah untuk memetakan orang di baliknya,” kata mantan anggota tim Anti Mafia Migas tersebut.

Jejak Riza Chalid di 22 Mei

Polisi menduga Kivlan Zen dan Habil Marati sebagai pihak-pihak yang terlibat kerusuhan 22 Mei 2019. Polisi saat ini tengah mendalami ada-tidaknya pihak lain yang diduga terlibat kerusuhan tersebut.

“Ya, semua masih didalami lebih lanjut oleh penyidik,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra kepada detikcom, Rabu (12/6/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menyebut penegak hukum belum mengungkap dalang kerusuhan 22 Mei karena kasusnya masih dalam pendalaman. Yang sejauh ini baru diungkap, sebut Moeldoko, adalah asal-usul senjata api yang disita dalam kerusuhan.

“Ini masih proses, hanya memakan waktu. Yang kemarin yang dikenalin lebih dalam adalah bagaimana asal-usul senjata. Selanjutnya nanti akan maju lagi siapa sih sesungguhnya yang berada di balik ini semuanya. Jadi kemarin belum sampai ke dalang kerusuhannya, kemarin lebih mengungkap asal-usul senjata dan mau dipakai apa senjata itu,” jelas Moeldoko di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, hari ini.

Keterangan para tersangka yang juga sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di antaranya H Kurniawan alias Iwan, Tajudin, dan Irfansyah. Tersangka H Kurniawan alias Iwan, Tajudin, dan Irfansyah dalam proses penyidikan diduga punya keterkaitan dengan Kivlan Zen (KZ), juga satu orang tersangka lainnya, yakni Habil Marati (HM).

Moeldoko menyebutkan masih ada kemungkinan keterlibatan pihak selain Kivlan Zen. “Ya bisa ada, bisa bagaimana nanti hasil investigasi berikutnya,” ujarnya.

Moeldoko juga menepis anggapan bahwa pengungkapan dalang kerusuhan serta adanya rencana pembunuhan pada pejabat adalah skenario pemerintah.

“Skenario gimana? Masak, pemerintah membuat skenario rusuh, kan nggak logis. Pemerintah itu melindungi masyarakatnya, pemerintah memberikan jaminan atas keselamatan bagi warganya, kok malah membuat sebuah skenario. Ini menurut saya tidak benar. Jangan mengada-ada,” kata Moeldoko.

Kivlan dan Habil Hanya Pion

Sumber media ini menyebutkan, ada dua nama besar di balik kerusuhan 22 Mei yang meluluh lantakkan kawasan Sarinah, Tanah Abang dan Petamburan.

“Kivlan dan Habil itu hanya Pion. Dana besar di balik rusuh ini berasal dari Riza Chalid,” kata sumber media ini. Selama dua tahun dalam pelarian nya di Arab Saudi Pentolan FPI Rizieq Shihab dibiayai Riza Chalid.

Riza Chalid memang orang yang paling terpukul atas kebijakan Jokowi menutup Petral. “Dari zaman Soeharto hingga SBY Riza Chalid berkibar namun mati di era Jokowi,” kata sumber.

Berbagai cara dilakukan Riza untuk menempel ke Presiden asal Solo ini namun gagal. “Jokowi gak merespon Riza Chalid karena itu dia sakit hati,” sumber menambahkan.

Sejak Pilpres 2014 Riza telah mendukung Prabowo yang bersedia menghidupkan Petral jika terpilih, namun mantan tentara berpangkat bintang tiga ini keok di tangan Jokowi.

“Apalagi waktu itu Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa yang tak lain kaki tangan Riza Chalid,” kata sumber.

Pada Pilpres 2019 Riza kembali mendukung Prabowo – Sandi dan menggelontorkan ratusan miliar rupiah, namun berdasarkan penghitungan KPU, Prabowo kembali keok.

Tak ada cara lain oleh Riza Chalid lewat Habil Marati kaki tangan nya Riza menggelontorkan sejumlah besar uang untuk membuat kerusuhan di Jakarta pada 22 Mei dengan target menjatuhkan Jokowi tapi gagal. “Habil dan Kivlan itu hanya pion Riza Chalid,” kata sumber.

“Prabowo terbang ke Dubai itu ya ketemu Riza Chalid,” kata sumber.


Yusuf Martak dan Ical

Nama lain yang berkepentingan di balik kejatuhan Jokowi adalah Aburizal Bakrie alias Ical. Pemilik tvOne ini lewat kaki tangan nya Yusuf Martak juga mendorong agar Prabowo tidak mengakui hasil Pilpres dan tetap melawan.

Yusuf Martak inilah yang disebut polikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai “Setan Gundul” pembisik Prabowo.

Yusuf Martak jadi tren di medsos dan media massa. Maret 2018 lalu, ia mengisi posisi Bachtiar Nasir sebagai Ketua GNPF Ulama. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama adalah para ulama pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baru-baru ini dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor (Rabu (01/05) selaku Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak mengatakan, “telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.”

Pendapat Pengamat Politik Unibraw

Pernyataan ini dinilai pengamat komunikasi politik dari Fisip Universitas Brawijaya, Malang, Abdul Wahid, sebagai upaya delegitimasi hasil Pemilu yang saat ini masih dalam proses penghitungan.

“Yang mereka lakukan sekarang tidak ubahnya dengan membuat narasi bahwa ketika calon pilihan mereka kalah, maka satu-satunya jalan adalah mereka mendelegitimasi peran penyelenggara pemilu, yaitu KPU, dengan tidak mempercayai hasil pemilu,” kata Abdul Wahid.

Tiga Jejak Digital Bukti Telak Keterkaitan Yusuf Martak dengan Lapindo

Ada tiga jejak digital berupa artikel dan foto yang mengaitkan namanya dengan kasus lumpur Lapindo yang merugikan warga dan negara.

Jejak digital berikut menujukkan keterkaitan Yusuf Martak, PT Energi Mega Persada, dan lumpur Lapindo.

Bukti digital pertama adalah artikel yang dimuat Tempo 3 Januari 2007:

Saya kutipkan sebagian:

“Tempo.co
Rabu, 3 Januari 2007 15:36 WIB

TEMPO Interaktif, Sidoarjo:

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur, Mardjito, PT Lapindo Brantas Inc harus tetap membayar ganti rugi korban lumpur walau perusahaan itu menyatakan mau bangkrut…. Mardjito yakin kekayaan Grup Bakrie sangup menanggung seluruh biaya yang diakibatkan bencana lumpur. Apalagi semburan lumpur bukanlah bencana alam murni, melainkan kesalahan teknis pengeboran yang dilakukan Lapindo. Seperti diberitakan sebelumnya, Lapindo hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp 3,8 triliun untuk menangani semburan lumpur di Sidoarjo. Di luar angka itu, Lapindo tidak sanggup lagi dan jika dipaksa akan gulung tikar.”Angka Rp 3,8 triliun di atas kemampuan Lapindo. Jadi kalau dipaksa mengeluarkan di atasnya Lapindo sudah tidak sanggup,” ujar Vice Presiden PT Energi Mega Persada Yusuf Martak kemarin. PT Energi adalah pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas Inc. Yusuf menambahkan, ganti rugi hanya khusus warga di empat desa, yaitu Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo. Sedangkan di luar kawasan tersebut, Lapindo tidak sanggup.Bupati Sidoarjo Win Hendarso kaget dengan kesanggupan Lapindo tersebut. Sebab, hingga saat ini lumpur telah meluber ke 11 desa yang tersebar di tiga kecamatan. “Kami tetap minta Lapindo menanggung seluruh kerugian di 11 desa,” ujarnya.”

Bukti digital kedua adalah artikel laman resmi Nahdlatul Ulama, nu.or.id bertanggal 5 Desember 2006. Saya kutip utuh:

Korban Lapindo Sujud Syukur
Selasa, 05 Desember 2006 12:30

Sidoarjo, NU Online
Sebagian warga korban semburan lumpur Lapindo langsung melaksanakan sujud syukur menyambut diterimanya tuntutan atas ganti rugi tanah dan rumah mereka. “Alhamdulillah ya Allah!” seru warga sambil bersujud, Senin (4/12). Bupati Sidoarjo Win Hendrarso sendiri turut mengajak warga bersujud syukur.
…. Sesuai tuntutan warga, Lapindo menyatakan sanggup membeli tanah, rumah, dan sawah yang tersebar di empat desa di Kecamatan Tanggulangin dan Porong. Nilai pembeliannya Rp 1 juta per meter persegi untuk tanah, Rp 1,5 juta meter persegi untuk bangunan, dan Rp 120 per meter persegi untuk sawah.

“Harga tersebut adalah kemampuan maksimal yang dapat kami tawarkan untuk menyenangkan warga Sidoarjo yang terkena lumpur,” kata Yusuf M. Martak, vice president external affair PT Energi Mega Persada.

Mewakili Lapindo, Yusuf menambahkan, pembayaran ganti kerugian akan didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah atas tanah. “Pelaksanaan pembayaran dilakukan sebelum berakhirnya masa kontrak dua tahun. Warga (korban lumpur) harus mempunyai rumah setelah masa kontrak habis,” imbuh Yusuf.

Keterangan: menurut berita ini, Yusuf Martak vice president external affair PT EMP bertindak mewakili PT Lapindo.

Bukti digital ketiga adalah foto Antara

Keterangan foto adalah : “Sidoarjo, 28/11. RUMAH KORBAN LUMPUR.

Kita tahu, lumpur Lapindo merupakan bencana di area pengeboran minyak oleh PT Lapindo Brantas yang dimiliki salah satunya oleh kelompok usaha Aburizal Bakrie, mantan Ketua Umum Golkar dan pemilik media TV One dan ANTV. Kelompok bisnis ini memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, salah satunya minyak dan gas bumi.

Trio Sakit Hati : Riza, Ical, Bowo

Trio Riza Chalid, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto adalah pihak yang paling berkepentingan menjatuhkan Jokowi secara inskonstitusional yakni lewat kerusuhan massa.

“Mereka ingin men-Suriah-kan Indonesia. Namun berhasil digagalkan Polri dan TNI. Yang ketangkap itu cuma pion-pion. Otaknya ya Riza Chalid itu,” kata sumber.

Apalagi bisnis Ical kini meredup. Dan jika Jokowi terpilih kembali mantan Ketua Umum Golkar ini harus mengembalikan dana talangan sebesar Rp 900 Miliar.

“Dengar-dengar tvOne juga mau dibeli Erick Thohir. ANTV udah diambil Erick Thohir,” ujar sumber Tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here